Kalbar.WARTAGLOBAL.id , Kayong Utara – Proyek pembangunan jalan baru yang menghubungkan Desa Sukamaju dan Banyu Abang di Kecamatan Teluk Batang menjadi sorotan tajam masyarakat. Baru selesai dibangun dua bulan lalu, jalan tersebut kini sudah mengalami kerusakan signifikan, dengan banyak retakan, lubang, dan kualitas aspal yang dianggap tidak memenuhi standar. Masyarakat mempertanyakan efektivitas proyek yang menelan anggaran hingga Rp 8,1 miliar dari Dana Bagi Hasil Sawit (DBH) 2023 ini.
Proyek strategis daerah (PSD) ini, yang dimulai pada 30 Agustus 2024 dengan kontraktor pelaksana CV Batu Perdana dan konsultan pengawas CV Java Bima Citra, direncanakan selesai dalam waktu 120 hari kalender. Namun, hasil yang diharapkan masyarakat jauh dari kenyataan. Nasrun, warga Banyu Abang, menyebutkan bahwa kualitas jalan sangat buruk sehingga tidak mampu menahan beban kendaraan kecil seperti pikap. "Belum sampai dua bulan, sudah rusak. Ini jelas ada masalah dalam pelaksanaannya. Aspalnya dingin, daya lekatnya kurang, ini jelas merugikan masyarakat dan keuangan negara," tegas Nasrun.
Selain kerusakan jalan baru, proyek ini juga berdampak buruk pada ruas jalan lama di kawasan Sukamaju yang sebelumnya dalam kondisi baik. Lalu lintas kendaraan proyek dan angkutan sawit dengan muatan berat membuat jalan lama kini penuh lubang dan lumpur. Hal ini menambah keresahan masyarakat, yang merasa bahwa proyek ini bukannya memperbaiki aksesibilitas, tetapi malah memperburuk kondisi infrastruktur yang ada.
Erpan Huda, Kepala Desa Banyu Abang, mengungkapkan bahwa kerusakan ini sudah sering dilaporkan oleh warganya. "Kami di desa sangat kecewa. Pembangunan jalan ini seharusnya mempermudah akses masyarakat, tetapi justru membuat kondisi semakin buruk. Jalan lama yang rusak akibat proyek ini juga harus diperhatikan. Kami minta pihak terkait segera melakukan perbaikan," kata Erpan.
Permasalahan ini juga menyoroti aktivitas angkutan sawit yang kerap melintasi ruas jalan dengan muatan berlebih. Abdul Rouf, tokoh masyarakat Teluk Batang, mendesak adanya regulasi ketat dari pemerintah terkait kapasitas jalan dan beban kendaraan yang diizinkan melintas. "Jalan ini untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk dirusak oleh kendaraan berat yang mencari keuntungan semata. Pemerintah harus bertindak tegas agar jalan tidak terus-menerus rusak," ujarnya dengan nada tegas.
Hermansyah, Ketua BPD Desa Teluk Batang, menyatakan kekecewaannya terhadap kualitas pembangunan jalan ini. Menurutnya, anggaran besar yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang dirasakan masyarakat. "Kami mendukung pembangunan, tetapi jangan asal jadi. Ini menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan infrastruktur yang layak dan aman," ujar Hermansyah.
Masyarakat kini berharap pemerintah daerah, kontraktor, dan pihak-pihak terkait segera turun tangan untuk memperbaiki jalan yang rusak. Selain itu, masyarakat juga meminta adanya langkah jangka panjang, seperti pengawasan lebih ketat pada proyek infrastruktur, aturan tegas terkait angkutan berat, dan perencanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel. Jika tidak segera ditangani, kerusakan ini dikhawatirkan akan semakin meluas dan berdampak pada perekonomian serta mobilitas warga di wilayah tersebut.[AZ]
Editor:Junaidi
KALI DIBACA
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
No comments:
Post a Comment