Kalbar.WARTAGLOBAL.id--Bandung – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda) sukses menyelenggarakan acara asistensi penyesuaian Peraturan Daerah (Perda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di Grand Preanger Hotel, Bandung. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan investasi di daerah dan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, badan usaha, serta masyarakat.
Pelaksana Harian (Plh.) Dirjen Bina Keuda Horas Maurits Panjaitan membuka acara dengan apresiasi terhadap semua pihak yang terlibat. "Acara ini bukan hanya ajang silaturahmi, tetapi juga langkah strategis untuk menyelaraskan program pusat dan daerah, khususnya dalam kebijakan kemudahan berinvestasi," jelas Maurits.
Maurits menekankan pentingnya sinergi dalam implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, serta PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurutnya, tujuan utama dari pembangunan daerah adalah meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan memperbaiki daya saing daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Maurits juga menggarisbawahi beberapa isu strategis yang perlu perhatian khusus, termasuk pengelolaan pajak kendaraan bermotor, pemberian insentif PBB-P2 untuk mengendalikan inflasi, serta penetapan tarif pajak barang dan jasa tertentu. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat ekonomi daerah dan mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam penyesuaian kebijakan PDRD, serta memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh Indonesia.[AZ]
KALI DIBACA
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
No comments:
Post a Comment