WARTAGLOBAL.id - Pekanbaru kembali menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Dinas Perhubungan (Dishub) dan rumah pribadi Kepala Dishub Yuliarso, Selasa (10/12/2024). Penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, Sekda Kota Pekanbaru Indra Pomi, dan Plt Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Novin Karmila. Dalam OTT sebelumnya, dugaan korupsi besar di lingkungan Pemkot Pekanbaru mulai terbuka.
Kantor Dishub yang terletak di kompleks perkantoran Pemkot Pekanbaru menjadi lokasi pertama penggeledahan. Kegiatan berlangsung selama tiga jam, mulai pukul 11.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB, sebelum tim KPK melanjutkan penggeledahan di kediaman pribadi Yuliarso di Kelurahan Labuhbaru Barat, Kecamatan Payung Sekaki. Kepala Dishub, Yuliarso, mengungkapkan bahwa penggeledahan tersebut disertai penyitaan sejumlah dokumen dan pemeriksaan intensif terkait aliran dana yang mencurigakan.
Salah satu poin utama dalam penyelidikan adalah aliran uang Rp 150 juta yang disebut diterima Yuliarso dari Indra Pomi. Yuliarso membantah tuduhan keterlibatan dalam praktik korupsi, menyatakan bahwa uang tersebut langsung ditransfer kepada pihak lain sesuai perintah. “Saya sudah tunjukkan bukti transfer ke KPK bahwa dalam satu jam setelah menerima uang, saya langsung mengirimkannya. Semua sudah saya sampaikan dalam pemeriksaan,” jelas Yuliarso.
Meski terlibat dalam proses penggeledahan, Yuliarso menegaskan dirinya belum ditetapkan sebagai tersangka dan bersedia dipanggil kembali jika diperlukan. Ia juga mengklarifikasi bahwa penggeledahan di kantornya hanya menyasar dokumen dan barang bukti, bukan penahanan dirinya. “Hari ini pemeriksaan selesai, dan saya masih di sini. Jika ada panggilan lanjutan, saya siap hadir,” ujar Yuliarso.
Sebelumnya, KPK juga menyegel dua ruangan penting di kantor Wali Kota Pekanbaru, yakni ruangan Risnandar Mahiwa dan Indra Pomi. Penyegelan ini dilakukan pasca-OTT yang membongkar dugaan korupsi berjamaah di lingkungan Pemkot. Risnandar, Indra, dan Novin Karmila ditengarai memiliki peran strategis dalam aliran dana ilegal yang tengah diusut.
Langkah agresif KPK ini menjadi bukti komitmen lembaga antirasuah tersebut dalam memberantas korupsi di daerah. Sorotan kini mengarah pada bagaimana kasus ini akan berkembang, terutama terkait keterlibatan pihak-pihak lain yang berpotensi terungkap. Masyarakat menanti akhir dari drama hukum yang kembali mencoreng wajah pemerintahan kota Pekanbaru.[AZ]
KALI DIBACA
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
No comments:
Post a Comment