Pengadilan Tinggi Pontianak Bebaskan Warga China Terdakwa Kasus Pencurian 774 Kg Emas

Kalbar.WARTAGLOBAL.id , Pontianak – Pengadilan Tinggi Pontianak baru-baru ini memutuskan untuk membebaskan Yu Hao, seorang warga negara China, yang sebelumnya divonis bersalah dalam kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Putusan ini membatalkan vonis sebelumnya yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Ketapang, yang menghukum Yu Hao dengan 3,5 tahun penjara. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan emas dalam jumlah besar, mencapai 774 kilogram, dengan nilai lebih dari Rp1 triliun.

Yu Hao awalnya didakwa melakukan penambangan emas tanpa izin di wilayah Ketapang. Tindakannya dianggap melanggar undang-undang mineral dan batu bara Indonesia. Selain itu, ia juga menghadapi tuntutan dari jaksa berupa hukuman penjara lima tahun dan denda sebesar Rp50 juta. Namun, pada proses banding, Pengadilan Tinggi Pontianak menyatakan Yu Hao tidak bersalah dan memutuskan untuk membebaskannya dari segala dakwaan.

Keputusan ini menuai beragam reaksi dari masyarakat. Banyak pihak yang mempertanyakan alasan di balik pembatalan vonis tersebut, mengingat jumlah emas yang terlibat dalam kasus ini sangat besar. Beberapa aktivis lingkungan juga mengecam putusan ini karena dianggap tidak memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan lingkungan, khususnya aktivitas penambangan ilegal yang merusak ekosistem.

Dalam persidangan di tingkat banding, kuasa hukum Yu Hao berargumen bahwa kliennya tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas penambangan dan hanya bekerja sebagai konsultan teknis di lokasi tambang. Pengadilan Tinggi Pontianak pun menganggap bukti yang diajukan oleh jaksa tidak cukup kuat untuk membuktikan keterlibatan Yu Hao dalam kasus ini.

Sementara itu, pemerintah daerah Kalimantan Barat dan pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan akan mengevaluasi pengawasan terhadap aktivitas tambang di wilayah tersebut. Mereka menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan. Kasus ini juga menjadi pengingat akan perlunya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawasi sektor pertambangan.

Di sisi lain, sejumlah pakar hukum meminta agar jaksa penuntut umum mempertimbangkan langkah kasasi ke Mahkamah Agung untuk mengkaji kembali putusan Pengadilan Tinggi Pontianak. Mereka menilai bahwa vonis bebas ini bisa menciptakan preseden buruk dalam penegakan hukum di sektor sumber daya alam.

Kasus ini tidak hanya menjadi sorotan nasional, tetapi juga mencuri perhatian media internasional. Indonesia, yang kaya akan sumber daya alam, kini menghadapi tantangan besar dalam mengelola hasil tambangnya secara berkelanjutan sekaligus mencegah eksploitasi ilegal oleh pihak asing.[AZ]

Editor:Johandi