Pernyataan Bupati Kubu Raya Dinilai Kurang Pantas,Awak Media sarankan Gunakan Kata - kata Bijak - Warta Global Kalbar

Mobile Menu

Pendaftaran

Klik

More News

logoblog

Pernyataan Bupati Kubu Raya Dinilai Kurang Pantas,Awak Media sarankan Gunakan Kata - kata Bijak

Saturday, 29 March 2025



Kalbar.WARTA GLOBAL.id-- Kubu Raya, Sujiwo, baru-baru ini menyampaikan pernyataan tegas mengenai oknum wartawan dan LSM yang meminta uang kepada kepala desa serta pejabat lainnya. Pernyataan ini tentu menuai berbagai reaksi dari masyarakat, terutama dari kalangan jurnalis dan aktivis. Sebagai pemimpin daerah, sudah sewajarnya bupati bersikap tegas terhadap praktik yang merugikan tata kelola pemerintahan. Namun, dalam menyampaikan sikapnya, seorang pejabat publik juga harus mempertimbangkan aspek kebijakan komunikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau polemik yang lebih luas.

Menurut Ketua DPD Gabungan Wartawan Indonesia Kalimantan Barat, Alfian pernyataan yang menyebutkan LSM dan wartawan tidak tepat dan dapat menciptakan kesan negatif terhadap mereka.

Pernyataan Bupati Kubu Raya, Sujiwo terkait rencana menyikat oknum LSM dan wartawan yang suka meminta uang kurang pantas dan dapat menimbulkan kesan negatif.



Sebagai pejabat Publik, Sujiwo seharusnya menggunakan kata - kata yang lebih bijak dan konstruktif dalam menangani masalah tersebut.

Alfian menilai bahwa pernyataan Sujiwo dapat menimbulkan kontrotatatif.


Seharusnya Sujiwo fokus pada pembenahan program dana desa agar tepat sasaran dan transparan. Hal ini dapat membantu mencegah korupsi dan memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah.

Dalam konteks pemerintahan yang bersih dan transparan, praktik pemerasan atau permintaan uang oleh oknum wartawan dan LSM memang tidak dapat dibenarkan. Jika benar ada oknum yang melakukan tindakan tersebut, maka sebaiknya mereka diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar kasus semacam ini ditangani secara profesional dan tidak hanya sekadar menjadi isu di ruang publik.

Namun, pernyataan bupati yang menyebutkan akan "menindak" para oknum tersebut harus dikaji lebih dalam dari sisi kewenangan. Apakah bupati memiliki wewenang langsung untuk mengambil tindakan hukum terhadap wartawan dan LSM? Sebagai pejabat publik, seorang bupati lebih tepat jika mendorong mekanisme hukum yang ada , apakah sebabnya LSM dan Wartawan melakukan  hal - hal yang kurang bertanggung jawab, Jika ada unsur pemerasan  silakan lakukan sesuai hukum yang berlaku.Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum tetap terjaga tanpa ada kesan intervensi dari pihak eksekutif.

Selain itu, penting untuk membedakan antara oknum dan profesi secara keseluruhan. Wartawan dan LSM memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan pemerintah serta menjalankan fungsi kontrol sosial. Jika ada segelintir oknum yang menyalahgunakan profesinya, bukan berarti seluruh komunitas wartawan dan aktivis harus dicurigai. Sebuah pernyataan yang tidak hati-hati dapat menimbulkan ketegangan antara pemerintah daerah dengan media serta organisasi masyarakat sipil.

Sebagai seorang kepala daerah, Bupati Sujiwo sebaiknya lebih bijak dalam menyampaikan sikapnya. Alih-alih menggunakan kata-kata yang terkesan mengancam, lebih baik jika beliau mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Menjalin kerja sama dengan pers dan LSM yang kredibel justru akan membantu pemerintah dalam membangun transparansi dan akuntabilitas di daerahnya.

Pada akhirnya, membangun komunikasi yang baik antara pemerintah, media, dan masyarakat sipil merupakan kunci dalam menciptakan lingkungan yang sehat bagi demokrasi. Jika ada persoalan terkait oknum yang melakukan tindakan tidak etis, maka jalur hukum adalah solusi terbaik. Dengan pendekatan yang lebih bijak dan tegas, pemerintah daerah bisa lebih efektif dalam menjaga integritas tanpa menciptakan kegaduhan yang tidak perlu.upaya konfirmasi yang dilakukan oleh awak media melalui telpon selular sampai 3 kali juga tidak mau di angkatnya,ketidak terjangkauan , bupati sujiwo ini, mendapat bermacam tanggapan dari awak media dan ,Lembaga swadaya masyarakat LSM,sikap kepala daerah yang sulit dihubungi,tentu menimbulkan pertanyaan , transparansi  keterbukaan informasi  Publik ,sebagai pejabat , imformasi dan komunikasi,media,dan masyarakat sangat di butuhkan(Tim ).

Editor : Muchlisin



KALI DIBACA

No comments:

Post a Comment