Kalbar.WARTAGLOBAL.id-Setelah 86 detik menunggu, akhirnya Tim Lipnam berhasil menggelar wawancara khusus dan merangkum obrolan jalan berlobang lewat metode imajiner. Faktor penyebab, aspirasi, sikap dan tindakan Kepala Daerah terhadap jalan rusak menjadi fokus pembicaraan mereka.
Sambil bermain genangan air, Jalan Trans Kalimantan mengatakan kecewa berat melihat kondisi fisiknya yang mudah rusak dan hancur meskipun baru sekian bulan dibangun. Seharusnya untuk takaran paket miliar, jika dikerjakan sesuai aturan, jalan tersebut pasti kokoh dan kuat. Tetapi yang ada justru bikin geleng kepala.
" coba tengok, belum genap setahun, tubuh saya dan rekan rekan se-angkatan sudah pada berantakan. Lobang besar maupun kecil bermunculan disana sini. Potensi terjadinya kecelakaan yang membahayakan jiwa pengendara tergolong cukup tinggi. Kondisi itu patut menjadi atensi Kepala Daerah melalui tindakan nyata bukan pidato politik, " ujarnya kesal.
Ia juga memberikan gambaran bahwa tidak menutup kemungkinan permasalahan sama bisa jadi dialami jalan lain yang tinggal di pelosok sana, mengingat lokasi mereka jauh dari pantauan mata penulis, sehingga peluang untuk meminimalisir bahan bangunan terbuka lebar. " Dekat aja sangsot gimana yang diujung, Jangan-jangan parahnya diatas stadium 3, " ucap Jalan Trans Kalimantan slow.
Standar pengawasan, yang diaktualisasikan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional, PUPR Propinsi, Kabupaten Kota Se Kalbar, sambungnya, masih diposisi amatir. Banyak kalangan menilai pokja beda tipis dengan pelaksana. Mereka maunya lekas selesai, dapat hasil cepat dan praktis tanpa memikirkan kualitas, kwantitas serta umur infrastruktur jalan tersebut.
" Jalan Trans Kalimantan mengklaim hampir disetiap tempat, kendati bukan mayoritas, banyak sahabat dan keluarga kami terkena jurus penyimpangan bestek milik kontraktor. Ilmu yang sangat berbahaya bagi pembangunan Kalbar kedepan ini, terbukti ampuh, sulit dibasmi, mampu menciptakan laba jumbo dan terus berjalan disetiap struktur bangunan. Konsekwensinya, 3 kali dianggarkan pun, kualitasnya tetap saja jauh dari harapan.
Disudut lain, Jalan Yan Sabran melihat ada 3 pokok persoalan yang menjadi faktor penyebab utama rusaknya pondasi jalan. Pertama, suburnya kepentingan pendapatan kilat yang terbangun secara kolektif dari atas hingga kebawah. Kedua, budaya pemberian oli pelicin buatan Eropa dari pelaksana sebelum atau sesudah tender berjalan, seperti setoran awal, duit administrasi serta jatah fee. Nah terakhir, lembeknya sikap Gubernur, Walikota serta Bupati terhadap pengelola.
Kepala Pemerintahan menurut Jalan Yan Sabran, hanya terpusat pada laporan ABS tanpa berupaya keras untuk melihat bukti riil lapangan. Konsep kerja yang dekat banget dengan unsur korupsi maupun kolusi itu telah mengakar dalam, disukai kedua belah fihak dan terus bergerak hingga sekarang. Alhasil akibat pembiaran yang terlalu lama, tidak sedikit anggaran daerah maupun pusat yang nilainya fantastis habis terkuras bahkan terbuang percuma hanya untuk wujud perbaikan, rehabilitasi, restrukturisasi serta pembangunan jalan secara berulang-ulang.
Terkait Action APH, kordinator jalan rusak Kalbar memandang pesimis. Pemegang Tongkat Komando hukum yang semestinya berada digarda terdepan justru terlena dan ikut bermain didalamnya dengan sebutan pendampingan. Sementara Kitab sakti Kuhap bikinan 1000 empu yang lemah di negeri china, terkadang ikut dijadikan kantong penghasilan gede oleh oknum lewat topeng penegakan hukum. " Kami tidak terlalu berharap dengan Aparat Penegak Hukum, terutama Kejaksaan. Pasalnya, segepok bukti yang ada dilapangan, didepan mata dan jelas bermasalah, karna pendampingan, justru lepas dari jeratan hukum. Inilah yang membuat kita emosi, " gerutu Jalan Paralel Perbatasan Jalur Entikong.
Terhadap kontek diatas dan hasil kesepakatan bersama yang tertuang dalam surat aspirasi jalan rusak, kata Jalan Pararel, kami memohon sekaligus meminta kepada Gubernur, Walikota maupun Bupati agar punya sikap dan berani mengambil tindakan layaknya Presiden Prabowo, tidak lemah gemulai, ketika ada proyek bermasalah diwilayahnya.
" Jika yang rusak itu proyek APBN, Kepala Daerah langsung lapor Kementerian tidak perlu kordinasi lagi dengan pengelola. Nah kalau pekerjaan tersebut sumbernya dari APBD, ya panggil Kadis, Kabid, Kasi maupun kontraktornya. Bila perlu bersihkan semua dari dinas bersangkutan, " harapnya. (MUL)
Sumber (sanggar pram)
KALI DIBACA
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
No comments:
Post a Comment