Kalbar.WARTAGLOBAL.id, Pontianak — Ribuan mahasiswa bersama elemen masyarakat turun ke jalan di Pontianak, Sabtu (30/8). Aksi berlangsung di dua titik: Mapolda Kalbar dan Gedung DPRD Kalbar. Meski berjalan kondusif, gelombang suara kritis massa menggema tajam: aparat dinilai gagal melindungi rakyat, sementara wakil rakyat dituding lari dari tanggung jawab.
Mahkamah Rakyat di Depan Mapolda
Sejak siang, ratusan mahasiswa dan pengemudi ojek online membentuk “sidang rakyat” di depan Mapolda Kalbar. Mereka menuntut Kapolda Irjen Pol Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., serta Kapolresta Pontianak Kombes Pol Suryono, S.I.K., S.H., M.H. segera dicopot dan diproses hukum.
“Aparat telah berlaku kejam. Ada mahasiswa yang babak belur, ada gas air mata ditembakkan sembarangan. Ini bukti Kapolda dan Kapolresta gagal memimpin,” tegas salah seorang orator di atas mobil komando.
Massa mengibarkan spanduk bertuliskan “Polisi Gagal Lindungi Rakyat” dan menampilkan dokumentasi dugaan kekerasan aparat saat aksi 27 Agustus lalu.
Gedung DPRD Dituding Kosong: Dewan Pengkhianat
Sementara itu, barisan mahasiswa lainnya mendatangi Gedung DPRD Kalbar. Alih-alih berdialog dengan Ketua DPRD sebagaimana dijanjikan, massa justru mendapati gedung legislatif itu kosong.
“Kami datang untuk berdialog, tapi yang ada hanya kursi-kursi kosong. Dewan ini pantas disebut pengkhianat rakyat!” teriak seorang orator yang langsung disambut riuh teriakan setuju dari peserta aksi.
Kekecewaan mahasiswa semakin dalam karena mereka menilai wakil rakyat tidak serius menampung aspirasi publik, apalagi ketika rakyat sedang didera masalah ekonomi dan sosial yang kian pelik.
Delapan Tuntutan Mahasiswa
Dari berbagai sumber, aksi mahasiswa kali ini membawa delapan tuntutan besar yang dianggap mendesak:
1. Copot Kapolda Kalbar dan Kapolresta Pontianak serta proses hukum terhadap aparat represif.
2. Cabut tunjangan dan fasilitas DPR RI yang dianggap berlebihan di tengah krisis rakyat.
3. Sahkan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
4. Naikkan gaji guru dan dosen demi kesejahteraan pendidik.
5. Evaluasi Satgas PKH yang dinilai menyulitkan masyarakat desa.
6. Tertibkan PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin) dengan pendekatan legalisasi bagi tambang rakyat.
7. Usut tuntas peredaran oli palsu yang merugikan masyarakat Kalbar.
8. Hentikan kekerasan aparat dan jamin kebebasan berekspresi mahasiswa serta rakyat.
DPRD Berkilah, Massa Bubarkan Diri
Meski Ketua DPRD tidak hadir, sejumlah anggota DPRD menyatakan akan menyalurkan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat. Namun janji itu tak meredakan kekecewaan massa.
Tepat pukul 17.30 WIB, mahasiswa akhirnya membubarkan diri dengan tertib, namun meninggalkan pesan tegas: aksi akan terus berlanjut bila tuntutan tidak dipenuhi.[AZ]
.jpg)
