,Ketapang – Dugaan kelalaian dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kembali mencuat setelah seorang pekerja dilaporkan menjadi korban kecelakaan di wilayah operasional PT BAP/PT KBS Arial di Desa Pagar Mentimun, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang.
Insiden ini menambah deretan kasus kecelakaan kerja yang diduga kerap terjadi di perusahaan tersebut. Sayangnya, seperti biasa, informasi mengenai waktu dan lokasi kejadian masih buram. Warga sekitar maupun rekan kerja korban tampak enggan memberikan keterangan lebih lanjut, diduga karena tekanan atau rasa takut terhadap pihak perusahaan.
“Sudah bukan pertama kali terjadi. Tapi seolah-olah semua dibungkam. Setiap ada kejadian, selalu ditutup-tutupi,” ujar salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, Senin (06/10/2025).
Berdasarkan informasi yang beredar, kuat dugaan para pekerja tidak dibekali Alat Pelindung Diri (APD) yang layak, serta prosedur keselamatan yang seharusnya menjadi standar dalam industri sekelas ini justru diabaikan. Hal ini memunculkan kekhawatiran serius akan keselamatan tenaga kerja yang berada di bawah naungan perusahaan yang diketahui merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) asal Beijing, Tiongkok.
Perusahaan skala besar seharusnya menjadi contoh dalam penerapan keselamatan kerja. Namun, masyarakat menilai PT BAP/PT KBS Arial justru lalai menyediakan fasilitas keselamatan dan penanganan darurat yang memadai di lokasi kerja.
Keresahan kini mulai memuncak. Sejumlah aktivis sosial dan warga setempat mendesak pihak berwenang, termasuk Dinas Tenaga Kerja dan instansi terkait di Kabupaten Ketapang, untuk segera melakukan investigasi serta audit menyeluruh terhadap aktivitas perusahaan.
“Keselamatan pekerja adalah hak dasar. Jika perusahaan terus mengabaikannya, harus ada tindakan tegas dari pemerintah,” tegas salah satu aktivis lingkungan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak PT BAP/PT KBS Arial maupun instansi pemerintah daerah terkait insiden ini.
Catatan Redaksi:
Kami membuka ruang hak jawab bagi perusahaan atau pihak terkait untuk memberikan klarifikasi, sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
---
Reporter: Redaksi
Sumber: Warga MHS yang tidak dapat disebutkan satu per satu demi alasan keamanan
.jpg)
