Tanah Waris Dapat memicu Konflik Memanas, Ini Dampak dan Pasal yang Dilanggar

Pontianak, WARTAGLOBAL.id -- Sengketa tanah warisan seringkali memanas setelah salah satu pihak ahli waris dituduh melakukan penyerobotan tanah yang belum dibagi secara resmi. Lahan - lahan tersebut sering kali menjadi titik konflik antar-saudara, dengan pihak tertentu mengklaim tanah secara sepihak.

Konflik biasa nya memuncak ketika salah satu atau kelompok , yang mengklaim sebagai pemilik sah, mengajukan sertifikat tanah atas namanya sendiri dengan dalih bahwa tanah tersebut telah diberikan kepadanya oleh orang tua secara lisan. Keluarga lainnya menuduh bahwa proses pendaftaran sertifikat itu dilakukan tanpa persetujuan bersama, dan bahkan tanpa melalui prosedur hukum yang benar.

Dampak Penyerobotan Tanah:

Penyerobotan tanah ini membawa sejumlah dampak negatif bagi keluarga yang bertikai perebutan tanah waris, di antaranya:

1. Perpecahan dalam Keluarga: Penyerobotan tanah memicu konflik serius antar-saudara. Ketegangan emosional yang terjadi tidak hanya merusak hubungan di antara keluarga besar, tetapi juga melibatkan pihak luar seperti tetangga dan kerabat, yang ikut campur dalam masalah ini.

2. Kerugian Ekonomi: Sebagian ahli waris yang menggantungkan hidup dari hasil pertanian di tanah tersebut mengalami kerugian besar karena lahan sudah dikuasai oleh satu pihak. Keluarga yang kehilangan akses ke lahan itu tidak bisa lagi bercocok tanam, sehingga sumber penghasilan utama mereka terputus.

3. Ketidakstabilan Sosial: Konflik ini menyebabkan ketidaknyamanan di kalangan para ahli waris ,bahwa sengketa ini bisa berujung pada kekerasan fisik, apalagi beberapa insiden kecil seperti pengrusakan properti telah dilaporkan.

4. Keterlibatan Hukum yang Lambat: Proses hukum untuk sengketa tanah di Indonesia sering kali berjalan lambat, yang membuat situasi menjadi lebih rumit. Pihak yang merasa dirugikan menuntut penyelesaian cepat, namun proses pengadilan yang memakan waktu lama menyebabkan frustrasi di kedua belah pihak.

Pasal yang Dilanggar:

Dalam kasus penyerobotan tanah ini, beberapa pasal dalam hukum pidana dan perdata Indonesia yang berpotensi dilanggar antara lain:

1. Pasal 385 KUHP: Pasal ini mengatur tentang penyerobotan tanah. Dalam ayatnya disebutkan bahwa siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak menguasai tanah milik orang lain dapat dipidana dengan hukuman penjara hingga empat tahun. Pihak yang melakukan penyerobotan lahan waris tanpa persetujuan dari seluruh ahli waris dapat dikenai pasal ini.

2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria: Dalam UU ini diatur bahwa hak atas tanah harus jelas dan diakui oleh hukum, termasuk dalam hal warisan. Penyerobotan tanah warisan tanpa proses yang sah melanggar ketentuan tentang hak kepemilikan.

3. Pasal 1365 KUHPerdata (Perbuatan Melawan Hukum): Pihak yang dirugikan oleh tindakan penyerobotan tanah dapat mengajukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum. Jika terbukti, pelaku penyerobotan dapat dihukum untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.

4. Pasal 167 KUHP: Pasal ini mengatur tentang memasuki pekarangan orang lain tanpa izin yang sah. Jika pihak yang bersengketa menduduki tanah tanpa hak legal, maka ia bisa dijerat dengan pasal ini, yang juga berpotensi berujung pada hukuman penjara.

Kasus penyerobotan tanah warisan ini kerap terjadi di Indonesia karena masih banyak keluarga yang tidak memiliki dokumen pembagian warisan yang jelas. “Sengketa tanah sering kali melibatkan konflik kepentingan antar ahli waris yang merasa memiliki hak sama, tetapi tidak didukung dengan bukti legal yang kuat,” Para pakar hukum menyarankan agar setiap keluarga segera menyusun surat wasiat atau melakukan pembagian tanah secara sah untuk menghindari konflik di masa depan.

Kesimpulan:

Kasus penyerobotan tanah warisan seperti yang terjadi di Desa -desa ,maupun perkotaan menunjukkan bahwa konflik tanah bisa memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Penting bagi masyarakat mengedepankan penyelesaikan secara baik dan benar sesuai hukum yang berlaku agar tidak terjadinya kontak fisik yang dapat merugikan kedua belah pihak.

Editor : Sy.yusuf