KPK Dalami Dugaan Korupsi Proyek Rel Kereta, Dua Petinggi PT KA Properti Diperiksa

WARTAGLOBAL.id , Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggali fakta terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan proyek perbaikan perlintasan sebidang di wilayah Jawa dan Sumatera tahun anggaran 2022. Pada Jumat (6/12), KPK memeriksa dua petinggi PT Kereta Api Properti Manajemen (KAPM), yakni Suharjo, Manager Perencanaan dan Evaluasi, serta Lia Indriati, VP Keuangan. Keduanya dimintai keterangan terkait keuntungan perusahaan yang diduga berasal dari pengaturan lelang proyek oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menjelaskan bahwa pemeriksaan difokuskan pada aliran dana yang mengalir ke perusahaan dan adanya dugaan pemberian fee kepada sejumlah pihak. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada April 2023, yang mengungkap praktik suap dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan rel kereta api di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Hingga kini, jumlah tersangka telah bertambah menjadi 17 orang serta satu perusahaan.

Nama Wahyu Purwanto, yang disebut sebagai kerabat Presiden Joko Widodo, ikut terseret dalam dugaan aliran dana suap. Dalam persidangan, Harno Trimadi, mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian yang telah divonis lima tahun penjara, menyebut Wahyu pernah memberikan Rp 100 juta. Harno juga mengaku mengenal Wahyu melalui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, yang disebut kerap "menitipkan" kenalannya untuk menggarap proyek.

Fakta ini diperkuat oleh kesaksian Dion Renato Sugiarto, seorang pengusaha yang menjadi terdakwa dalam kasus ini. Dalam sidang pada November 2023, Dion menyebut Wahyu sebagai salah satu pihak yang diduga ikut menikmati keuntungan dari proyek DJKA. Wahyu sendiri telah diperiksa KPK pada akhir November 2023, meski status hukumnya hingga kini belum ditetapkan.

Kasus ini semakin membuka mata publik tentang dugaan praktik korupsi dalam proyek infrastruktur besar. Dengan nilai anggaran yang mencapai triliunan rupiah, proyek DJKA seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan transportasi. Namun, alih-alih meningkatkan kualitas transportasi, proyek ini justru menjadi ajang bancakan para koruptor.

KPK kini menghadapi tantangan besar untuk mengusut tuntas kasus ini, termasuk memeriksa keterlibatan pihak-pihak yang memiliki hubungan dekat dengan lingkaran kekuasaan. Publik berharap proses hukum berjalan transparan dan mampu mengungkap pihak-pihak yang menikmati uang haram dari proyek strategis ini, tanpa pandang bulu.[AZ]

Editor:Junaidi