Tanpa Plang Anggaran, Proyek Jalan di Kubu Raya Disorot Warga

Kalbar.WARTAGLOBAL.id- Kubu Raya, Kalimantan Barat – Proyek pengaspalan jalan di RT 02 Parit sembin,Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai raya, kabupaten Kubu Raya,kembali menuai sorotan dari warga setempat. Selain sejumlah kejanggalan yang ditemukan, warga juga mempertanyakan tidak adanya plang anggaran proyek yang seharusnya menjadi bentuk transparansi pelaksanaan pekerjaan.

Pada Senin pagi, 9 Desember 2024, sekitar pukul 08.30 WIB, warga kembali mempertanyakan keberadaan plang anggaran kepada pihak pelaksana proyek. Namun, pertanyaan warga tidak mendapat tanggapan. Anehnya, pada Senin malam hingga dini hari, proyek tersebut dilaporkan sudah selesai dikerjakan tanpa adanya pemasangan plang anggaran yang dijanjikan sebelumnya.

“Kami sudah dua kali menanyakan plang anggaran, tetapi selalu diabaikan. Terakhir tadi pagi kami tanyakan lagi, tetap tidak ada tanggapan. Malamnya, tiba-tiba pekerjaan sudah selesai,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Warga menilai hal ini semakin memperjelas kurangnya transparansi dalam pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran pemerintah. Warga juga merasa kecewa karena panjang jalan yang diaspal hanya sekitar seratus meter lebih, sementara kerusakan jalan di wilayah tersebut mencapai beberapa kilometer.

“Kami ingin tahu apakah anggaran proyek ini benar-benar digunakan sesuai kebutuhan. Apalagi jalan yang diperbaiki ini rawan banjir. Kalau hujan seharian, pasti tergenang lagi. Seharusnya jalan dibeton dulu, baru diaspal,” tambah warga.

Tak hanya itu, klaim dari pihak pelaksana proyek juga menjadi perhatian. Warga mengungkapkan bahwa proyek yang seharusnya merupakan program pemerintah provinsi ini diklaim oleh pelaksana sebagai proyek dewan kabupaten.

“Pihak pelaksana bilang ini proyek dewan kabupaten, seolah-olah ini bukan proyek pemerintah. Kami jadi makin ragu dengan pengawasan dan kredibilitas pelaksanaan proyek ini,” jelas warga.

Warga mendesak pemerintah dan pihak berwenang untuk segera mengevaluasi dan memantau proyek-proyek infrastruktur yang dikerjakan di wilayah mereka. “Kami harap pemerintah turun langsung ke lapangan dan memastikan tidak ada penyimpangan. Proyek seperti ini harus diawasi lebih ketat agar tidak merugikan masyarakat,” pungkas warga.

Keterbukaan dan kualitas pelaksanaan proyek infrastruktur menjadi harapan masyarakat agar pembangunan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya. Pihak pemerintah diharapkan segera memberikan klarifikasi terkait berbagai kejanggalan ini.(Johandi)