Kalbar,Wartaglobal.id,Jakarta-Lima warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban insiden penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, pada Jumat (24/1/2025). Peristiwa ini mengakibatkan satu WNI meninggal dunia dan empat lainnya luka-luka. Pihak berwenang Malaysia menyatakan insiden terjadi karena dugaan upaya pelarian ilegal dan perlawanan, sementara korban yang selamat membantah adanya perlawanan bersenjata.
Menurut Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM), APMM melakukan penembakan setelah mencurigai para WNI berusaha keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal. "Mereka diduga melakukan perlawanan terhadap aparat saat hendak ditangkap," jelas pernyataan resmi PDRM. Namun, dua korban yang diwawancarai KBRI Kuala Lumpur menyatakan tidak ada perlawanan fisik atau penggunaan senjata tajam dari pihak mereka. "Kami hanya panik dan berusaha menjelaskan situasi, tetapi tembakan langsung terjadi," ungkap salah satu korban.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dan Malaysia untuk menyelesaikan masalah bilateral secara damai. "Kami sepakat memperkuat kerja sama, termasuk dalam isu tenaga kerja dan keamanan maritim," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta. Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyatakan akan mengoordinasikan kementerian terkait untuk memastikan perlindungan hukum bagi WNI. "Kami mendorong peningkatan legalitas pekerja migran dan pencegahan insiden serupa," tegasnya.
Kementerian Luar Negeri RI telah meminta Malaysia melakukan investigasi transparan dan memproses hukum sesuai standar internasional. "Kami menuntut keadilan bagi korban dan keluarga. KBRI Kuala Lumpur akan terus mendampingi proses hukum serta memastikan perawatan medis korban yang masih dirawat," jelas juru bicara Kemenlu RI.
KBRI Kuala Lumpur telah mengirim tim khusus untuk memantau kondisi korban yang dirawat di Rumah Sakit Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Selangor. "Kami juga berkoordinasi dengan pengacara lokal untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi," kata Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono. Keluarga korban di Indonesia telah dihubungi dan diberikan pendampingan psikososial.
Insiden ini kembali menyoroti kerentanan pekerja migran Indonesia di Malaysia, terutama terkait mekanisme repatriasi ilegal. Data Kemenaker RI mencatat, sekitar 1,2 juta WNI bekerja di Malaysia, dengan sebagian besar berstatus pekerja informal. Aktivis HAM mendesak kedua negara memperkuat sistem repatriasi resmi dan meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan.
Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat membentuk tim gabungan untuk menyelidiki kasus ini. Pertemuan bilateral tingkat menteri juga direncanakan pada Februari 2025 guna membahas peningkatan protokol keamanan maritim dan perlindungan pekerja migran.(Bahri Al sketer)
KALI DIBACA
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
No comments:
Post a Comment