Ditolak Rumah Sakit Meski Punya BPJS: Masyarakat Pertanyakan Janji Pemerintah

Kalbar.WARTAGLOBAL.id-- Pontianak, 22 Mei 2025 Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan yang dibentuk pemerintah dengan tujuan mulia memberikan pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, justru menuai sorotan tajam dari masyarakat. Harapan akan kemudahan akses layanan kesehatan ternyata belum sepenuhnya menjadi kenyataan.

SGN, seorang pria lanjut usia berusia 68 tahun, mengungkapkan kekecewaannya kepada awak media setelah mengalami penolakan dari RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie meski mengantongi kartu BPJS dan mengidap penyakit paru-paru, ia tak dapat menerima pelayanan medis lantaran tidak memiliki surat rujukan.

Menurut pengakuannya, pihak Puskesmas sebelumnya telah menyatakan bahwa cukup dengan menunjukkan kartu BPJS, ia akan dilayani oleh pihak rumah sakit. “Saya datang ke Puskesmas Sungai Rengas yang berada di kampung saya untuk minta rujukan, tapi petugas bilang tidak perlu. Mereka bilang cukup tunjukkan kartu BPJS, pihak rumah sakit pasti akan terima,” ungkap SGN dengan nada kecewa.

Namun kenyataan yang ia hadapi justru sebaliknya. Setibanya di rumah sakit, ia ditolak dengan alasan tidak memiliki surat rujukan resmi dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. “Ini membuktikan sistem yang diprogram bukan untuk rakyat kecil seperti kami,” tegasnya. "Jika berobat secara mandiri ia akan di layani", tambah nya

Kejadian ini bukan hanya mencerminkan masalah prosedural, tetapi juga mempertanyakan efektivitas koordinasi antar fasilitas layanan kesehatan dalam sistem BPJS. Daeng, seorang warga yang mendampingi SGN, menyatakan keprihatinannya atas birokrasi yang justru menyulitkan mereka yang paling membutuhkan.

“Mestinya BPJS itu mempermudah orang sakit, bukan malah menambah beban dengan prosedur yang tidak jelas. Kalau rakyat kecil seperti kami masih dipersulit, lalu untuk siapa program ini sebenarnya?” ungkap Daeng.

Polemik seperti ini menunjukkan masih banyak celah dalam implementasi di lapangan. Diharapkan pemerintah melalui instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rujukan dan pelayanan BPJS, agar cita-cita pelayanan kesehatan yang adil dan merata benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali dan memberikan saksi tegas kepada pihak pihak di jajaran kesehatan yang tidak melayani masyarakat.

Editor : Muchlisin