Kalbar.WARTAGLOBAL.id-- Sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, menjadi perhatian masyarakat setelah muncul dugaan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Dugaan ini mencuat dari pantauan lapangan serta keluhan sejumlah pengemudi yang mengaku kesulitan memperoleh BBM subsidi di lokasi tersebut.
Dalam pemantauan yang dilakukan tim media pada Sabtu (8/2/2026), terlihat petugas SPBU mengisi BBM jenis subsidi ke dalam jeriken yang kemudian dimuat ke kendaraan tertentu. Aktivitas itu berlangsung di area pengisian dan disaksikan sejumlah warga serta pengendara yang tengah mengantre.
Beberapa sopir angkutan yang ditemui di sekitar lokasi mengaku kerap tidak kebagian BBM subsidi dengan alasan stok habis. Namun, mereka mengaku melihat pengisian BBM ke dalam wadah jeriken tetap berlangsung.
“Sudah sering kami antre lama, tapi katanya habis. Sementara kami lihat ada pengisian ke jeriken,” ujar seorang sopir yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Para pengemudi menduga BBM subsidi tersebut dialihkan kepada pihak tertentu untuk diperjualbelikan kembali dengan harga non-subsidi. Jika benar terjadi, praktik semacam ini dinilai merugikan masyarakat kecil dan pelaku usaha transportasi yang bergantung pada BBM bersubsidi untuk menekan biaya operasional.
Program subsidi BBM sendiri ditujukan untuk membantu kelompok masyarakat tertentu dan sektor usaha kecil agar tetap produktif di tengah tekanan ekonomi. Karena itu, distribusi yang tidak tepat sasaran berpotensi mengganggu stabilitas pasokan di lapangan dan memicu kelangkaan buatan.
Secara regulasi, penyaluran BBM subsidi telah diatur ketat. Penjualan kepada pihak yang tidak berhak maupun pengisian menggunakan jeriken tanpa izin khusus dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan distribusi energi bersubsidi. Aparat penegak hukum serta lembaga pengawas hilir migas memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
Sejumlah warga berharap instansi terkait, termasuk aparat kepolisian dan otoritas pengawas migas, segera melakukan pengecekan lapangan agar distribusi BBM subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
Kasus ini menambah daftar persoalan distribusi BBM bersubsidi di daerah perbatasan dan wilayah terpencil, yang selama ini rawan disalahgunakan karena keterbatasan pengawasan. Transparansi dan pengawasan ketat dinilai menjadi kunci agar kebijakan subsidi energi tidak melenceng dari tujuan utamanya.
Editor: Tim Red WGR
.jpg)
