Kalbar.WARTAGLOBAL.id —Pontianak, Senin 14 September2026, Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali mengancam Kalimantan Barat setiap musim kemarau. Kabut asap, gangguan aktivitas, serta dampak kesehatan terus berulang.
Praktisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasbullah SH mendorong pemerintah memperkuat pencegahan sebelum kemarau mencapai puncaknya. Ia juga meminta Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan karhutla di wilayah rawan Kalimantan sebagai bencana nasional agar penanganannya lebih terintegrasi.
"Jangan setiap tahun kita sibuk memadamkan api setelah kebakaran meluas. Yang harus diperkuat adalah persiapan sebelum musim kemarau," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah perlu melibatkan perusahaan perkebunan dalam pencegahan karhutla. Perusahaan harus diwajibkan menyediakan waduk, embung atau dam, serta peralatan pemadam di sekitar wilayah operasionalnya.
Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk pemadaman sekaligus menjadi cadangan air bagi masyarakat saat kemarau.
"Kalau setiap perusahaan perkebunan memiliki cadangan air dan peralatan pemadam yang memadai, kita sudah memiliki banyak titik kesiapsiagaan di lapangan," katanya.
Kewajiban itu, lanjutnya, dapat dimasukkan dalam persyaratan perizinan lingkungan dan komitmen pengelolaan lingkungan perusahaan.
Jangan Hanya Mengandalkan APBN dan APBD
Ia menilai pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Perusahaan yang memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan lahan juga memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Pemerintah daerah perlu menetapkan standar kapasitas waduk atau embung, jumlah peralatan pemadam, akses sumber air, serta mekanisme penggunaannya saat darurat.
Persiapan Sebelum Asap Kembali Menyelimuti
Praktisi PKB tersebut meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, pemerintah desa, dan dunia usaha.
Setiap wilayah rawan karhutla diharapkan memiliki peta sumber air, peralatan pemadam, personel terlatih, dan jalur evakuasi sebelum musim kemarau.
"Pencegahan akan jauh lebih murah dibandingkan biaya sosial, ekonomi, kesehatan dan lingkungan akibat karhutla," ujarnya.
Ia berharap pemerintah, termasuk Presiden Prabowo, segera membangun sistem mitigasi permanen agar Kalimantan Barat dan daerah rawan lainnya tidak terus menghadapi bencana asap dengan pola penanganan yang sama setiap tahun.
Editor : Muchlisin
