Kalbar.WARTAGLOBAL.id — Krisis akibat kemarau panjang dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat kini tak hanya menghadirkan kabut asap yang tak kunjung reda. Warga juga mulai menghadapi persoalan serius lain: sulitnya mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
Kondisi tersebut dirasakan masyarakat Desa Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya. Air sungai yang selama ini menjadi salah satu sumber kehidupan warga kini disebut mulai terasa asin. Situasi ini semakin menyulitkan masyarakat yang membutuhkan air untuk memasak, minum, mandi, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya.
Ironisnya, Sungai Rengas berada tidak jauh dari Kota Pontianak. Namun kedekatan geografis tersebut belum otomatis membuat masyarakat menikmati layanan air bersih perpipaan. Hingga kini, sebagian warga mengaku belum merasakan penyediaan air PDAM secara memadai, sehingga ketika kemarau berkepanjangan datang, mereka harus mencari alternatif sendiri.
Krisis pun semakin terasa ketika warga terpaksa mengandalkan air isi ulang. Sejumlah kios pengisian air galon dilaporkan mengalami antrean panjang. Warga bahkan harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan air bersih. Di tengah tingginya permintaan, harga air disebut mengalami kenaikan sekitar 30 persen dibandingkan kondisi normal.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kesiapan pemerintah menghadapi dampak kemarau dan karhutla. Ketika kabut asap menyelimuti permukiman dan sumber air masyarakat mulai bermasalah, warga justru harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memenuhi kebutuhan paling mendasar.
Seorang warga Sungai Rengas yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mempertanyakan sejauh mana perhatian pemerintah terhadap kondisi masyarakat.
“Apakah pemimpin kita peduli kepada rakyat? Negara menghabiskan banyak uang untuk mereka agar melayani rakyat, tetapi ketika masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih, kami harus mencari dan membeli sendiri dengan harga yang semakin mahal,” ujarnya.
Menurut warga, persoalan air bersih bukan lagi sekadar persoalan kenyamanan, melainkan menyangkut kebutuhan dasar dan keberlangsungan hidup. Jika kondisi kemarau terus berlangsung dan sumber air sungai semakin tidak layak digunakan, masyarakat dikhawatirkan menghadapi krisis yang lebih berat.
Kondisi tersebut juga menjadi alarm bagi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar tidak hanya berfokus pada penanganan kabut asap dan pemadaman karhutla. Krisis air bersih harus ditempatkan sebagai persoalan darurat yang membutuhkan langkah nyata, bukan sekadar wacana.
Masyarakat berharap pemerintah segera turun ke lapangan, memastikan ketersediaan air bersih, melakukan distribusi air apabila diperlukan, serta memberikan solusi jangka panjang bagi wilayah yang hingga kini belum mendapatkan layanan air perpipaan secara memadai.
Sebab, ketika udara sudah dipenuhi asap dan air sungai mulai terasa asin, masyarakat tidak seharusnya dibiarkan menghadapi krisis berlapis seorang diri.
Kini pertanyaannya sederhana: di tengah besarnya anggaran negara dan kewajiban pemerintah melayani rakyat, kapan warga Sungai Rengas benar-benar mendapatkan hak atas air bersih?
Editor : Muchlisin
.jpg)
