Wartaglobal.id,Tangerang– Keberadaan pagar laut di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK2 Tanjung Pasir kembali memunculkan polemik tajam. Proyek yang diklaim sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur senilai Rp65 triliun ini mendapat kecaman luas dari masyarakat, terutama nelayan dan warga pesisir. Fakta mencengangkan muncul dari investigasi jurnalis yang mengungkap tekanan sosial, ekonomi, hingga ancaman hukum yang dihadapi warga setempat.
Adi, seorang warga Kampung Pasir, menggambarkan kondisi desanya yang penuh tekanan. "Warga Kampung Pasir sudah lelah melawan. Banyak yang takut karena di masa lalu, beberapa yang berunjuk rasa ditangkap," ujarnya. Salah seorang yang membela hak nelayan baru saja keluar dari tahanan pada Agustus 2024.
Senada dengan Adi, Yani, warga Tanjung Pasir lainnya, mengungkapkan bahwa "pagar laut" yang dimaksud lebih menyerupai tanggul untuk reklamasi. "Sejak kapan laut dipagar? Itu tanggul, nanti bakal diuruk untuk batas wilayah proyek pengembang," katanya.
Pagar laut sepanjang 42 kilometer ini ditemukan di wilayah pesisir Tangerang, mencakup perairan di enam kecamatan, termasuk Kronjo, Mauk, dan Teluknaga. Fakta ini bertolak belakang dengan pernyataan awal pemerintah yang membantah adanya pagar laut di kawasan PSN. Setelah viral di media sosial, pemerintah akhirnya mengakui keberadaan pagar tersebut.
Dibangun dengan bambu dan rakit, pagar laut ini dioperasikan oleh pekerja harian yang dibayar Rp60-65 ribu per meter. Sementara itu, nelayan lokal mengeluhkan kerugian besar karena harus menempuh jalur lebih jauh untuk melaut, sehingga hasil tangkapan menurun drastis.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, pada 9 Januari 2025 menginstruksikan penyegelan pagar laut. "Pagar ini tidak berizin dan telah merugikan nelayan. Kami akan memastikan pencabutan segera dilakukan," tegasnya.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan organisasi masyarakat juga menyerukan pembongkaran pagar tersebut. Ketua MUI Bidang Ekonomi, Masduki Baidlowi, mendesak pemerintah untuk berpihak pada rakyat.
Meski banyak yang menentang, sebagian warga justru mendukung proyek ini karena tergiur janji keuntungan ekonomi. "Percuma melawan, lawannya malah tetangga sendiri," ujar seorang warga anonim, menyesalkan situasi yang memecah belah komunitas mereka.
Saat jurnalis mendatangi Pulau Cangkir, sisa-sisa bambu terlihat dibiarkan tergeletak. Warga yang mencoba mengambilnya untuk keperluan pribadi diperingatkan keras oleh petugas di lokasi. "Ngambil satu batang saja bisa kena kasus," keluh seorang warga.
Polemik pagar laut PSN PIK2 menjadi simbol benturan antara ambisi pembangunan dan hak masyarakat kecil. Meski pemerintah telah mengambil langkah untuk mencabut pagar, dampak sosial dan ekonomi sudah terlanjur dirasakan oleh warga. Investigasi ini menyoroti perlunya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan pembangunan.(Kzn)
Sumber : kompilasi dari beberapa sumber
KALI DIBACA
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
No comments:
Post a Comment