Komisi IV DPR RI Panggil Menteri Kelautan dan Perikanan Bahas Pagar Laut di Tangerang - Warta Global Kalbar

Mobile Menu

Pendaftaran

Klik

More News

logoblog

Komisi IV DPR RI Panggil Menteri Kelautan dan Perikanan Bahas Pagar Laut di Tangerang

Thursday, 23 January 2025
Komisi IV menindaklanjuti proses hukum pagar laut.(Screenshoot)

Wartaglobal.id,Jakarta – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengadakan rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, pada Kamis, 23 Januari 2025. Pertemuan ini membahas isu pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten, yang diduga melanggar peraturan dan merugikan nelayan setempat.



Menteri Trenggono tiba di gedung DPR sekitar pukul 11.00 WIB dan langsung menuju ruang sidang Komisi IV. Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, menyatakan bahwa rapat ini bertujuan untuk membahas isu-isu aktual yang menjadi perhatian publik, termasuk masalah pagar laut tersebut. 

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi IV DPR RI, Heri Dermawan, mengkritik keras pemasangan pagar laut yang dianggap merugikan nelayan dan mengganggu ekosistem laut. Ia mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran ini. 


Menanggapi hal tersebut, Menteri Trenggono berkomitmen untuk melakukan investigasi menyeluruh terkait pembangunan pagar laut di pesisir Tangerang. Ia menyatakan bahwa tahapan penyelidikan akan dilakukan secara profesional dan transparan hingga ditemukan pihak yang bertanggung jawab. 

Sebelumnya, Komisi IV DPR RI telah meninjau langsung proses pembongkaran pagar laut tersebut dan memastikan akan terus mengawasi hingga permasalahan ini selesai. Titiek Soeharto menegaskan bahwa pihaknya akan memanggil kembali Menteri Trenggono untuk rapat lanjutan terkait perkembangan penyelesaian kasus ini. 

Masyarakat dan pemerhati lingkungan menyambut baik langkah tegas dari DPR RI dan berharap penyelidikan ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ketat untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Komisi IV menegaskan bahwa pengawasan terhadap sumber daya laut harus menjadi prioritas, mengingat sektor ini memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.(Kzn)



KALI DIBACA

No comments:

Post a Comment