Warga Menjalin Tolak Bantuan Banjir, Diduga Tak Sesuai Harapan

Kalbar,Wartaglobal.id,Menjalin, Kalimantan Barat – Sebuah video yang menunjukkan warga di Menjalin, Kabupaten Landak, menolak pembagian bantuan dan diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap Ketua RT setempat, menjadi viral di media sosial.

Dalam video yang diunggah oleh akun kdk.news, terlihat kondisi wilayah yang terdampak banjir dengan warga menggunakan perahu untuk beraktivitas. Namun, alih-alih menerima bantuan, sejumlah warga tampak menolak distribusi yang dilakukan.

Menurut informasi yang beredar, warga kecewa karena bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan yang diharapkan. "Kami butuh bantuan yang layak, bukan asal-asalan," ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Sementara itu, Ketua RT yang menjadi sasaran kemarahan warga belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden ini. Beberapa tokoh masyarakat mengimbau agar warga tetap tenang dan menempuh jalur yang tepat jika merasa ada ketidakadilan dalam distribusi bantuan.

Pemerintah setempat diharapkan segera turun tangan untuk mengklarifikasi dan menyelesaikan persoalan ini agar tidak menimbulkan ketegangan lebih lanjut di tengah kondisi darurat akibat banjir.

Fenomena penolakan bantuan oleh warga bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, sejumlah warga menolak bantuan beras dari pemerintah karena merasa masih mampu dan meminta agar bantuan tersebut disalurkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Kepala Desa Kakap, Hendri Oktavia, menyatakan bahwa beberapa warganya dengan tegas mengembalikan beras bantuan dan meminta agar diserahkan kepada warga yang lebih berhak.

Selain itu, di Cianjur, Jawa Barat, beredar video yang menunjukkan warga menolak bantuan tenda dari sebuah gereja pasca-gempa bumi. Video tersebut menjadi viral di media sosial dan menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat.

Menanggapi berbagai kasus penolakan bantuan, pemerintah mengimbau warga untuk bijak dalam menerima bantuan dan memastikan bahwa penolakan tidak didasarkan pada informasi yang tidak akurat. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, meminta warga korban bencana untuk tidak menerima bantuan pembangunan rumah dari pihak lain selain pemerintah, karena dapat menggugurkan bantuan resmi yang akan diberikan.

Pemerintah juga menekankan pentingnya koordinasi antara pihak pemberi bantuan dan penerima untuk memastikan distribusi bantuan berjalan lancar dan tepat sasaran. Warga diharapkan dapat menyampaikan keluhan atau ketidakpuasan melalui jalur resmi agar dapat ditindaklanjuti dengan baik.

Kasus penolakan bantuan oleh warga di berbagai daerah menunjukkan perlunya evaluasi dalam mekanisme distribusi bantuan serta komunikasi yang efektif antara pemerintah, pemberi bantuan, dan masyarakat penerima. Diharapkan dengan koordinasi yang baik, bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran dan menghindari kesalahpahaman yang dapat merugikan semua pihak.(Kzn)