Kalbar.WARTAGLOBAL.id, kuburaya-Sebuah praktik yang diduga melanggar aturan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi terjadi di SPBU 64.783.21, yang berlokasi di Pal 13, Pontianak. Investigasi eksklusif ini mengungkap bagaimana BBM subsidi seperti Pertalite diduga dijual bebas ke dalam jeriken, meskipun aturan ketat telah diberlakukan oleh pemerintah dan Pertamina.
Berdasarkan pantauan langsung di lokasi, terlihat beberapa orang mengisi jeriken berbagai ukuran di salah satu pompa BBM di SPBU tersebut. Beberapa di antaranya bahkan tampak menenteng membawa jeriken kosong, seolah praktik ini sudah menjadi kebiasaan. Seorang petugas SPBU tampak mendampingi proses pengisian, namun tidak terlihat adanya pengecekan dokumen atau surat rekomendasi yang semestinya diperlukan.
Pengisian BBM ke dalam jeriken memang tidak sepenuhnya dilarang. Namun, hanya pihak yang memiliki izin resmi, seperti petani atau nelayan yang mengantongi surat rekomendasi dari pemerintah daerah, yang diperbolehkan mengisi BBM bersubsidi ke wadah selain tangki kendaraan.
Namun, dalam investigasi ini, tidak terlihat adanya pengawasan ketat atau pengecekan dokumen rekomendasi dari konsumen yang mengisi jeriken. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa BBM subsidi telah disalahgunakan untuk kepentingan di luar sasaran, seperti dijual kembali dengan harga lebih tinggi atau digunakan untuk kepentingan industri kecil tanpa izin.
Seorang warga yang mengaku sering mengisi BBM di SPBU tersebut mengungkapkan bahwa praktik ini sudah berlangsung cukup lama.
“Kalau mau isi jeriken di sini gampang, asal kenal sama petugas atau ada orang dalam, bisa isi tanpa banyak tanya. Kadang yang beli ini bukan petani atau nelayan, tapi pengecer yang nanti dijual lagi,” ujar seorang sumber yang enggan disebutkan namanya.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, BBM bersubsidi hanya boleh digunakan untuk kendaraan bermotor dan sektor tertentu yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah.
Sementara itu, Surat Edaran Pertamina Nomor 13 Tahun 2022 menegaskan bahwa pengisian BBM ke dalam jeriken harus melalui mekanisme resmi dan hanya diperbolehkan bagi pihak yang memiliki rekomendasi tertulis dari instansi berwenang.
Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi masih sangat lemah. Jika praktik ini terus dibiarkan, dampaknya bisa merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM subsidi, seperti pemilik kendaraan pribadi dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada harga bahan bakar yang lebih terjangkau.
Jika terbukti melanggar regulasi, baik pengelola SPBU maupun individu yang terlibat dalam penyalahgunaan BBM ini dapat dikenakan sanksi berat.
Pertamina dapat memberikan teguran keras, denda, hingga mencabut izin operasional SPBU yang terbukti melanggar.
Jika SPBU terus melakukan pelanggaran, Pertamina dapat menghentikan pasokan BBM subsidi ke SPBU tersebut.
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi bisa dipidana dengan hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar.
Jika BBM subsidi terbukti diperjualbelikan kembali dengan harga lebih tinggi, pelaku juga bisa dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perdagangan, yang ancaman hukumannya bisa bertambah berat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pengelola SPBU 64.783.21, Pertamina, maupun pemerintah daerah terkait dugaan penyalahgunaan ini. Namun, warga berharap ada tindakan tegas terhadap SPBU yang melanggar aturan, agar distribusi BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran.
“Kalau SPBU dibiarkan seperti ini, nanti yang benar-benar butuh malah susah dapat BBM subsidi. Pemerintah harus bertindak tegas,” kata seorang warga yang berharap agar praktik ini segera dihentikan.
Sementara itu, sejumlah pihak juga mendesak Pertamina dan kepolisian untuk turun tangan dan melakukan investigasi mendalam. Jika terbukti ada pelanggaran, tidak hanya SPBU yang harus bertanggung jawab, tetapi juga oknum yang terlibat dalam praktik ilegal ini.
Kasus dugaan penyalahgunaan BBM di SPBU 64.783.21 ini menjadi salah satu bukti lemahnya pengawasan distribusi BBM subsidi di daerah. Meskipun regulasi sudah ada, namun implementasi di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam mencegah BBM subsidi jatuh ke tangan yang tidak berhak.
Pemerintah, Pertamina, dan aparat penegak hukum diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai aturan. Jika tidak, bukan hanya masyarakat kecil yang akan dirugikan, tetapi juga negara yang harus menanggung kerugian akibat penyalahgunaan subsidi.*Kzn/Andi Syahbandi*[WGR]
(Liputan Eksklusif – Warta Global Republik)
KALI DIBACA
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
No comments:
Post a Comment