Kalbar.WARTAGLOBAL.id-- Pontianak 18 Agustus 2026, Pembangunan gedung bertingkat yang diduga mencapai delapan lantai di Jalan Siam, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, menuai sorotan. Pasalnya, pekerjaan konstruksi tersebut berada hanya sekitar 10 meter dari badan jalan yang dikenal ramai dilalui kendaraan, namun pada bagian luar bangunan tidak terlihat pemasangan fall protection atau sistem perlindungan yang memadai untuk mengantisipasi material maupun benda jatuh dari ketinggian.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai penerapan keselamatan konstruksi. Dari dokumentasi lapangan pada Selasa, 18 Agustus 2026, terlihat struktur bangunan dan perancah menjulang beberapa lantai dengan posisi relatif dekat dengan akses jalan umum. Di bawahnya, aktivitas kendaraan dan masyarakat tetap berlangsung.
Ketiadaan perlindungan terhadap risiko benda jatuh menjadi persoalan yang patut diperiksa, terlebih pekerjaan dilakukan pada bangunan bertingkat. Material, peralatan kerja maupun bagian dari perancah yang terlepas dari ketinggian berpotensi membahayakan pekerja, pengunjung, pejalan kaki maupun pengendara yang melintas di sekitar proyek.
Persoalannya bukan semata-mata apakah proyek tersebut memasang “jaring” atau tidak. Yang harus diuji adalah apakah kontraktor telah menerapkan pengendalian risiko sebagaimana diwajibkan dalam Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 secara khusus mengatur Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
Dalam konteks pembangunan gedung, keselamatan publik juga menjadi aspek penting. PP Nomor 16 Tahun 2021 mengatur penyelenggaraan bangunan gedung, sementara penerapan keselamatan konstruksi harus memperhatikan risiko terhadap pihak yang berada di sekitar lokasi pekerjaan.
Lantas siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan?
Pertanyaan ini patut diajukan kepada pemilik proyek, kontraktor pelaksana, konsultan pengawas serta penanggung jawab keselamatan konstruksi. Jangan sampai pengamanan baru dipasang setelah terjadi korban. Prinsip keselamatan konstruksi seharusnya bersifat preventif, bukan menunggu musibah terlebih dahulu.
Apalagi jarak proyek dengan jalan raya disebut hanya sekitar 10 meter. Dengan kondisi lalu lintas yang padat, risiko terhadap publik semestinya menjadi perhatian utama dalam penyusunan metode kerja dan pengendalian risiko proyek. Jika sistem perlindungan yang dipersyaratkan dalam dokumen keselamatan proyek ternyata tidak diterapkan di lapangan, kondisi tersebut patut didalami oleh instansi berwenang.
Dinas terkait Diminta Turun Lapangan
Pemerintah Kota Pontianak, perangkat daerah yang membidangi bangunan gedung dan pekerjaan umum, serta instansi yang memiliki kewenangan pengawasan konstruksi dinilai perlu melakukan pemeriksaan langsung.
Pemeriksaan tidak cukup hanya melihat keberadaan izin bangunan. Pemerintah perlu mengecek kesesuaian pelaksanaan dengan dokumen teknis, dokumen SMKK/RKK, metode kerja, pengamanan pekerjaan di ketinggian, kondisi perancah, perlindungan terhadap benda jatuh serta pengamanan masyarakat dan lalu lintas di sekitar proyek.
Publik juga berhak mendapatkan kepastian bahwa pembangunan gedung tersebut tidak mengorbankan keselamatan masyarakat demi mengejar percepatan pekerjaan.
Sebab, membangun gedung setinggi delapan lantai di kawasan perkotaan bukan hanya soal mengejar struktur bangunan berdiri. Ada tanggung jawab keselamatan yang melekat di setiap meter pekerjaan. Ketika proyek berdiri hanya sekitar 10 meter dari jalan yang ramai, pertanyaannya sederhana: apakah keselamatan pengguna jalan sudah benar-benar dijamin, atau baru akan dipikirkan setelah ada korban?
Hingga berita ini ditulis, pihak pelaksana maupun pemilik proyek belum memberikan penjelasan mengenai alasan tidak terlihatnya fall protection pada sisi bangunan yang menghadap jalan serta bagaimana sistem pengamanan terhadap risiko benda jatuh diterapkan selama pekerjaan berlangsung.
Editor : Muchlisin
.jpg)
