Kalbar WARTAGLOBAL.id-Mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Kalimantan Barat telah beberapa kali menggelar aksi damai di DPRD Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan berbagai tuntutan terkait isu-isu daerah. Meskipun jumlah tuntutan yang disampaikan bervariasi antara aksi satu dengan lainnya, beberapa poin utama yang sering disoroti meliputi:
Penolakan UU Cipta Kerja: Mahasiswa menolak pengesahan UU Cipta Kerja dan mendesak Presiden untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA): Mahasiswa meminta pengawasan lebih ketat terhadap TKA, khususnya di perusahaan seperti PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (WHW) di Kabupaten Ketapang, untuk memastikan legalitas dan keberadaan mereka tidak merugikan tenaga kerja lokal.
Misalnya pembangunan smelter di kabupaten mempawah juga dipertanyakan dampak lingkungan dan CSR nya jangan sampai masyarakat setempat hanya jadi penonton saja,
Tuntutan perbaikan infrastruktur, terutama jalan-jalan yang rusak seperti jalan Pelang - Batu Tajam, menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.
Pembangunan Gedung Pemuda: Mahasiswa mendesak pemerintah daerah untuk menyediakan gedung pemuda sebagai pusat pendidikan dan pelatihan bagi pemuda dan pelajar.
Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah: Mahasiswa meminta gubernur baru,agar pemerintah daerah menjalankan pemerintahan dengan asas akuntabilitas dan transparansi publik, serta mendesak DPRD untuk mengunggah dokumentasi lengkap dari setiap rapat dan sidang yang dilakukan.
Prioritas Tenaga Kerja Lokal: Mahasiswa menuntut perusahaan yang beroperasi di Ketapang untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam proses perekrutan.
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan: Mahasiswa meminta DPRD Ketapang memprioritaskan penganggaran untuk infrastruktur di bidang pendidikan dan kesehatan pada setiap tahun anggaran.
Pengawasan Peredaran Narkoba: Mahasiswa mendesak pemerintah daerah untuk segera membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) di Ketapang guna mengatasi peredaran narkoba yang semakin mengkhawatirkan.
Penyelesaian Pembangunan Terbengkalai: Mahasiswa menuntut pemerintah daerah untuk menuntaskan pembangunan yang belum difungsikan, seperti Rumah Sakit Pratama Sandai.
Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM): Mahasiswa mengingatkan perusahaan untuk menghormati adat istiadat dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja pribumi untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan mereka.
Pengawasan Lingkungan: Mahasiswa meminta perusahaan seperti PT WHW di ketapang, untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar serta mencegah pencemaran lingkungan, mengingat lokasi pertambangan yang dekat dengan area pantai.
Penyelesaian Masalah Pertanahan: Mahasiswa meminta DPRD lebih tegas dan memberikan bukti nyata dalam mengatasi permasalahan tanah hak pakai masyarakat agar dapat disertifikatkan dengan mudah, seperti halnya perusahaan.
Aksi-aksi damai ini diterima oleh anggota dewan dari fraksi, Demokrat dan PAN, yang berkomitmen untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa. Fraksi yang menampung aspirasi mahasiswa ini akan berkordinasi dengan fraksi lainnya yang nanti hasilnya akan kita bawa ke kementerian terkait masalah yang ada di Kalimantan Barat ini,sesuai dengan janji
kampanye gubernur kalimantan barat yang baru, gubernur yang baru nanti akan berupaya semaksimal mungkin,membenahi infrastruktur jalan yang sampai saat di beberapa wilayah kalbar dengan kerusakan yang sangat memprihatinkan, terhambatnya pergerakan ekonomi di tanah Borneo,
karena insfratruktur jalan yang rusak terhambat penyaluran logistik ke beberapa kabupaten kota di Kalimantan Barat ini ,kita tunggu saja gebrakan gubernur baru kita,godluck(MUL)
Editor WGR
082151869410
KALI DIBACA
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
No comments:
Post a Comment