Kalbar,WARTAGLOBAL.id-Sebanyak 47 kepala daerah tidak hadir tanpa keterangan dalam kegiatan retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menduga ketidakhadiran mereka bisa disebabkan oleh kendala perjalanan atau kebijakan partai politik masing-masing. Retret ini dihadiri oleh 456 kepala daerah dari total 503 yang diundang, dengan enam di antaranya absen karena alasan sakit atau keperluan keluarga.
Tito menegaskan bahwa kegiatan retret ini bukan kepentingan pemerintah pusat, melainkan demi meningkatkan kapasitas kepala daerah dalam menjalankan tugasnya. Dalam orientasi ini, para kepala daerah diberikan pembekalan terkait tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, serta strategi pembangunan yang selaras dengan kebijakan nasional. Tujuannya adalah memastikan sinkronisasi program antara pusat dan daerah agar pelayanan kepada masyarakat lebih efektif.
Salah satu dugaan penyebab ketidakhadiran beberapa kepala daerah adalah adanya kebijakan internal dari partai politik tertentu. Tito mengungkapkan bahwa dalam sistem demokrasi, kepala daerah memang memiliki afiliasi politik, namun mereka seharusnya lebih mengutamakan kepentingan rakyat dibanding kepentingan partai. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan tidak terpengaruh oleh dinamika politik nasional.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dikabarkan mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah dari partainya untuk menunda keikutsertaan dalam retret tersebut. Meski tidak ada pernyataan resmi mengenai alasan instruksi tersebut, hal ini diduga menjadi salah satu faktor utama absennya sejumlah kepala daerah. Keputusan tersebut menimbulkan perbincangan di kalangan publik mengenai hubungan antara partai dan pemerintahan daerah.
Tito berharap agar seluruh kepala daerah yang telah diundang dapat memahami pentingnya retret ini untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan mereka. Ia menekankan bahwa program ini dirancang untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Ketidakhadiran kepala daerah tanpa alasan yang jelas dikhawatirkan dapat menghambat efektivitas pemerintahan di daerah mereka masing-masing.
Dengan berbagai dinamika yang terjadi, retret ini menjadi sorotan publik mengenai bagaimana kepala daerah menjalankan tugasnya di tengah tekanan politik. Diharapkan ke depannya, kepala daerah dapat lebih independen dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk masyarakat. Pemerintah pusat juga diharapkan terus menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah guna memastikan program pembangunan berjalan sesuai dengan harapan bersama,kok tidak hadir (MUL)
.jpg)
