Rapat pleno yang menjadi agenda rutin dua kali setahun ini memfokuskan pembahasan pada peningkatan akses keuangan bagi pelaku UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah. Bahasan menegaskan pentingnya dukungan pembiayaan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program-program strategis lainnya, agar UMKM mampu berkembang dan naik kelas.
“Rapat ini sangat krusial karena menyangkut penguatan ekosistem keuangan inklusif. UMKM perlu akses pembiayaan yang lebih luas agar bisa terus tumbuh,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, TPAKD juga menetapkan enam tema strategis dan delapan program prioritas yang akan menjadi fokus ke depan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut memaparkan data capaian serta target-target yang akan dijalankan bersama pemerintah daerah.
Salah satu sorotan dalam rapat ini adalah rendahnya adopsi digitalisasi keuangan di Kota Pontianak, khususnya penggunaan QRIS sebagai alat transaksi non-tunai. Bahasan mengungkapkan bahwa jumlah pengguna QRIS di Pontianak baru mencapai sekitar 12 ribu, jauh tertinggal dari daerah lain yang sudah mencapai 32 ribu pengguna.
“Ini menunjukkan perlunya peningkatan literasi keuangan digital dan edukasi masyarakat terkait transaksi cashless. Kita tidak boleh tertinggal dalam era digital,” tegasnya.
Evaluasi data dan capaian yang dibahas dalam rapat menjadi dasar perumusan strategi yang lebih agresif dalam memperluas inklusi keuangan. Bahasan menyampaikan keyakinannya bahwa upaya ini akan memberikan dampak nyata pada pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
“Kita harus terus berbenah dan bergerak cepat agar pencapaian kita semakin maksimal dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutupnya.
Rapat pleno TPAKD ini menjadi langkah penting dalam menata ulang strategi akses keuangan yang inklusif, digital, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Pontianak.
Editor:[AZ]
Sumber:(Prokopim)
KALI DIBACA
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
No comments:
Post a Comment