WARTAGLOBAL.id, Jakarta – Alih-alih menjawab tuntas polemik keaslian ijazah Presiden Joko Widodo, konferensi pers Bareskrim Polri justru menambah deretan kejanggalan dan ketidakpercayaan publik. Di hadapan media, Bareskrim menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli — namun tidak sekalipun menampilkan dokumen fisik asli yang selama ini dipersoalkan.
Publik pun mencium aroma perlindungan sistematis terhadap kekuasaan. Dalam pernyataannya, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro hanya mengandalkan uji forensik dari dokumen salinan serta pernyataan dari pihak kampus. Pertanyaan sederhana pun muncul: jika dokumen itu benar asli, mengapa sulit sekali memperlihatkannya di depan kamera?
“Transparansi Nol, Proteksi Total”
Sejumlah pengamat menilai tindakan Bareskrim tak lebih dari upaya menutup-nutupi kenyataan. Alih-alih membuka ruang bagi audit independen, Polri malah bertindak sepihak dan menyimpulkan keaslian berdasarkan dokumen sekunder.
“Ini bukan pembuktian, ini pembenaran. Rakyat bisa menilai sendiri,” ujar Roy Suryo, mantan Menpora dan pengamat telematika. Ia bahkan meragukan keaslian jenis font dalam ijazah Jokowi yang diduga menggunakan Times New Roman — sebuah font yang belum lazim di tahun 1985.
Ahli forensik digital Rismon Hasiholan Sianipar juga menyatakan bahwa validasi tidak bisa dilakukan hanya melalui pengamatan visual atau pembandingan dengan ijazah lain. "Ijazah bisa dicetak ulang kapan saja dengan teknik modern. Tanpa akses ke dokumen asli dan verifikasi independen, semua ini hanya ilusi legalitas," tegasnya.
“Jokowi Bungkam, Negara Diam”
Sikap Presiden Jokowi yang menyerahkan semuanya ke Bareskrim tanpa menunjukkan ijazah secara langsung dianggap sebagai bentuk penghindaran terhadap transparansi. Banyak pihak menilai Jokowi memiliki kesempatan emas untuk membungkam kritik dengan satu tindakan sederhana: menunjukkan ijazah aslinya di hadapan publik. Namun, itu tidak pernah terjadi.
Presiden justru memilih jalur birokrasi dan penyangkalan. Meski ia mengklaim telah menyerahkan dokumen ke penyidik, masyarakat tidak pernah diberi akses atau bahkan sekadar bukti visual yang sahih. Pertanyaannya: apa yang sebenarnya disembunyikan?
Rakyat Menuntut, Negara Menutup Mata
Di media sosial, ketidakpuasan masyarakat terus menggelora. Tagar #IjazahAsliMana dan #TransparansiPresiden kembali trending. Sementara itu, pihak kampus UGM — yang seharusnya bisa memberikan klarifikasi langsung — tetap bungkam atau sekadar memberi pernyataan normatif tanpa bukti konkret.
Publik merasa dibohongi. Negara yang seharusnya menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas justru bersikap sebaliknya: menutupi, melindungi, dan mengabaikan hak rakyat untuk tahu siapa yang mereka pilih sebagai pemimpin.
Penutup: Demokrasi Dihancurkan oleh Kepalsuan
Jika seorang presiden tidak bisa menunjukkan ijazahnya kepada rakyat, dan lembaga penegak hukum lebih sibuk mencari pembenaran ketimbang kebenaran, maka demokrasi Indonesia tengah berjalan dalam bayang-bayang manipulasi. Yang dipertaruhkan bukan hanya dokumen selembar kertas, tapi kredibilitas seluruh sistem republik ini.[AZ]
KALI DIBACA
.jpg "Buat Situs Media Ke Kami Saja")
No comments:
Post a Comment