Sri Mulyani: Nilai-Nilai Islam Relevan dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Kalbar.WARTAGLOBAL.id , Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti relevansi nilai-nilai Islam dalam tata kelola keuangan negara pada Annual Islamic Finance Conference (AIFC) ke-8 di Jakarta. Ia mengungkapkan bahwa tiga fungsi utama keuangan negara—alokasi, distribusi, dan stabilisasi—memiliki keselarasan yang kuat dengan Maqashid asy-Syariah, konsep syariat Islam yang berfokus pada perlindungan jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama.

Dalam pidatonya, Sri Mulyani menegaskan bahwa prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, merupakan konsep universal yang relevan di berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pengelolaan fiskal dan ekonomi modern. "Jika kita bandingkan tiga fungsi keuangan negara dalam undang-undang dengan prinsip Maqashid asy-Syariah, terlihat bahwa keduanya sangat konsisten dalam melindungi masyarakat secara holistik," ujarnya.

Kebijakan APBN Mencerminkan Prinsip Syariah

Sri Mulyani menjelaskan bahwa berbagai kebijakan dalam APBN, mulai dari pendapatan hingga belanja negara, dirancang untuk melindungi dan membantu masyarakat yang paling rentan. Alokasi anggaran untuk perlindungan sosial seperti bantuan langsung tunai, subsidi energi dan pangan, hingga dukungan UMKM, adalah wujud nyata dari upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial.

"Kita lihat, dari APBN, dana yang dialokasikan untuk perlindungan sosial sangat besar. Ini adalah bentuk nyata dari upaya kita melindungi masyarakat yang paling rentan," jelasnya. Ia menambahkan, prinsip keadilan juga tercermin dalam sistem perpajakan, di mana mereka yang lebih mampu membayar pajak lebih besar, sementara yang kurang mampu menerima bantuan, termasuk dalam bentuk zakat dan program perlindungan sosial lainnya.

Teladan Karakter Nabi dalam Pengelolaan Keuangan

Selain membahas prinsip Maqashid asy-Syariah, Sri Mulyani juga menekankan pentingnya empat karakter utama Nabi Muhammad SAW—amanah, shiddiq, fathonah, dan tabligh—sebagai teladan bagi para pengelola keuangan publik. Ia menyebutkan bahwa sifat-sifat ini harus menjadi prinsip dasar bagi setiap pengambil kebijakan dalam menjalankan tugasnya.

“Nilai-nilai integritas yang selalu kami junjung di Kementerian Keuangan mencerminkan sifat amanah dan shiddiq. Sementara, kepemimpinan intelektual yang diharapkan dari para pejabat negara mencerminkan sifat fathonah dan tabligh,” tambahnya.

Mendorong Inovasi dalam Keuangan Publik

Pada kesempatan yang sama, Sri Mulyani mengajak para peserta konferensi untuk berpikir kritis dan kreatif dalam merancang kebijakan fiskal yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga relevan dalam menghadapi tantangan perekonomian modern. Menurutnya, inovasi dalam pengelolaan keuangan publik sangat dibutuhkan untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

AIFC, yang diselenggarakan setiap tahun oleh Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Islamic Development Bank dan berbagai lembaga lainnya, menjadi forum bagi para pembuat kebijakan, ekonom, akademisi, dan sektor swasta untuk berbagi gagasan dan inovasi dalam bidang ekonomi dan keuangan Islam. Tahun ini, konferensi mengusung tema pemanfaatan potensi keuangan syariah untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Dengan memadukan nilai-nilai Islam dan pendekatan modern, Sri Mulyani berharap kebijakan keuangan Indonesia semakin inklusif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat luas, khususnya mereka yang paling membutuhkan.[AZ]