Kalbar.WARTAGLOBAL.id-- Kubu Raya 16 November 2025, Proyek pembangunan jalan di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, yang menelan anggaran fantastis Rp4.873.510.000 (± Rp4,8 miliar), kini menjadi buah bibir dan menuai kecaman keras dari publik. Baru seumur jagung, jalan tersebut sudah retak di berbagai titik, memunculkan dugaan kuat bahwa pengerjaan dilakukan secara terburu-buru dan jauh dari standar teknis.
Proyek dengan nomor kontrak 600.1.9.3/30/SP/PPK/PUPRPRKP-BM/VII/2025 ini dilaksanakan oleh CV Muriska Muria Malaya, dengan PT Samara Karya sebagai konsultan pengawas. Ironisnya, kualitas pekerjaan di lapangan justru bertolak belakang dengan nilai kontrak yang besar.
Saat tim media turun langsung, pemandangan yang ditemukan benar-benar mengejutkan. Retakan memanjang menghiasi badan jalan, sebagian permukaan aspal terlihat mengelupas. Padahal, proyek ini diklaim selesai belum lama.
“Jalan baru kok sudah retak? Uang Rp4,8 miliar itu bukan angka kecil. Ini jelas merugikan masyarakat,” tegas seorang warga, menunjukkan retakan yang tampak jelas meski proyek baru saja rampung.
Lebih parah lagi, warga mengungkapkan bahwa pekerja di proyek tersebut sempat bekerja tanpa perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Minimnya penerapan standar K3 dinilai menjadi sinyal bahwa kualitas pengawasan sejak awal sudah lemah, bahkan nyaris tidak ada.
Dari papan proyek, disebutkan bahwa pekerjaan ini bersumber dari APBD Kabupaten Kubu Raya. Namun, masyarakat mempertanyakan mengapa anggaran besar tidak berbanding lurus dengan hasil.
“Kalau proyek miliaran rupiah saja kualitasnya begini, bagaimana dengan proyek yang lebih kecil? Pemerintah harus turun tangan. Jangan sampai uang rakyat habis percuma,” kata warga lainnya.
Fenomena ini menambah panjang daftar dugaan proyek asal jadi di daerah. Sementara publik berharap pembangunan berkualitas, kenyataannya justru banyak pekerjaan yang cepat rusak sebelum sempat dinikmati masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana proyek maupun konsultan pengawas belum memberikan konfirmasi resmi terkait retakan, dugaan ketidaksesuaian spek, maupun lemahnya pengawasan.
Masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, khususnya dinas teknis terkait, segera melakukan pemeriksaan ulang, memanggil kontraktor, serta memastikan kualitas pekerjaan sesuai standar. Mereka menegaskan, setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan, bukan untuk proyek instan yang rusak dalam hitungan hari.
Jika tidak ada langkah tegas, bukan tidak mungkin kasus ini menjadi preseden buruk bagi proyek infrastruktur lainnya, dan kembali menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Sumber : Tim WGR
Editor : Muchlisin
.jpg)
